Desa DESA GEMAHARJO

Pemerintah Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek telah melaksanakan kegiatan MUSRENBANGDES PENETAPAN RKPDES tahun anggaran 2021. Alhamdulillah acara Musrenbangdes Th 2020 & RKPDes Th 2021 berjalan dengan lancar dan aman.Semua berkat adanya sinergitas antara Kepala Desa,Perangkat Desa,BPD,LPMD dan masyarakat yg hadir.Walaupun ada sedikit perbedaan pendapat itulah namanya musyawarah mau tidak mau pasti ada perbedaan pendapat tp semua pendapat intinya satu yaitu demi memajukan Desa Padas tercinta.Kata musrenbang merupakan singkatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan.Dalam pelaksanaan ini yang selanjutnya akan di tetapkan di APBDES tahun Anggaran 2021. Dalam agenda Musyawarah Rencana Pembangunan Desa tahun anggaran 2021  mengundang  Camat Watulimo,Pendamping Desa .BPD.LPM.Karangtaruna. TP.PKK. Tokoh masyarakat.Tokoh Agama dan Unsur lembaga di Desa Gemaharjo. Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian di usulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui badan perencanaan (BAPPEDA) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaran.

Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak pemerintah. Proses Musrenbang juga terjadi di level kecamatan dan kota demikian pula di provinsi dan nasional. Musrenbang merupakan pendekatan bottom-up di mana suara warga bisa secara aktif mempengaruhi rencana anggaran desa dan bagaimana proyek-proyek pembangunan disusun.

Pada mulanya, Musrenbang diperkenalkan sebagai upaya mengganti sistem sentralistik dan top-down. Masyarakat di tingkat lokal dan pemerintah punya tanggung jawab yang sama berat dalam membangun wilayahnya. Masyarakat seharusnya berpartisipasi karena ini merupakan kesempatan untuk secara bersama menentukan masa depan wilayah. Masyarakat juga harus memastikan pembangunan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.